KH Nasichun Isa Mufti: NU Bukan Milik Partai Politik Tertentu

Slawi. Radardesa.com. Pengasuh pondok pesantren putri Mahadut Tholabah KH. Nasichun Isa Mufti sebut Nahdlatul Ulama (NU) adalah milik bangsa bukan milik kelompok dan partai  politik tertentu. “NU itu milik bersama, sehingga sangat wajar kalau warga Nahdliyin ada dimana-mana,” ungkapnya saat ditemui dikediamannya dikomplek Ponpes Mahadut Tholabah Dukuh Babakan Desa Jatimulya Kec. Lebaksiu Kab. Tegtal belum lama ini.

Pernyataan KH Nasichun  ini menanggapi munculnya penggiringan opini oleh salah seorang politisi yang menyebut warga NU harus bersatu, bergabung  di PKB. Menurutnya hal itu kurang tepat dalam berdemokrasi. “Orang mengklaim boleh-boleh saja didalam negara demokrasi, akan tetapi itu salah sehingga saya tidak ikut klaim - mengklaim, karena klaim itu sudah salah ” jelasnya.

Mayarakat NU sendiri harus melihat dan menilai siapa saja yang  memperjuangkan nasib warga NU atau Nahdliyin dalam percaturan politik. “Yang memperjuangkan nasib warga Nahdliyin tidak hanya satu partai. Tapi banyak partai dimana warga NU berada,” tukas anggota akhhwan suriyah PC NU Kab Tegal ini.

Dibagian lain, KH Nasichun mengingatkan  bahwa Nahdlatul Ulama (NU) adalah milik semua golongan. Artinya NU bukan milik kelompok atau partai tertentu. Jadi salah besar bila NU dikiblatkan untuk mendukung satu pasangan calon bupati – wakil bupati dan partai politik tertentu. “ NU itu milik semua masyarakat karena itu NU mau tidak mau harus mengayomi semua warganya. Termasuk dalam persoalan politik, NU bukan milik partai politik tertentu, termasuk PKB. Karena itu sudah sepantasnya NU tidak masuk pada ruang politik apalagi partai politik praktis “ ujarnya.

KH Nasichun meminta para elit NU dikabupaten Tegal untuk menghormati posisi NU sebagai organisasi keagamaan Islam dan kemasyarakatan. “ Saya mengajak para pengurus NU untuk terus melakukan upaya menjaga umat “ ajaknya.

Persoalan dukungan pada pasangan calon bupati harus dikembalikan pada ketokohan individu masing - masing bukan secara organisasi NU. Apalgi diputuskan melalui pleno cabang ini jelas melanggarang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ruang lingkupnya terlalu kecil.

Lebih lanjut dikatakan, dirinya tidak menampik kalau PKB dilahirkan oleh tokoh – tokoh NU. Tetapi bersifat pribadi perseorangan lantaran ketokohannya bukan secara formal organisasi NU. Sehingga salah besar kalau NU dikendalikan oleh PKB. Justru sebalikannya PKB yang harus dikendalikan oleh NU. “Memang PKB punya kontribusi pada NU akan tetapi warga Nahdliyin yang berada dipartai lain juga memiliki andil. Sehingga sudah sepatutnya NU menjaga netralitas” jelasnya   (Dasuki)

Subscribe to receive free email updates: