Anggota DPR RI Janjikan Pendirian Rumah Pintar Dengan Wifi Gratis Di Setiap Kecamatan Di Kota Pekalongan

Pekalongan, Radardesa.com – Anggota Komisi I DPR RI, Dede Indra Permana, akan memfasilitasi pendirian rumah pintar di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Hal ini disampaikannya saat Seminar Merajut Nusantara yang bertemakan “Cerdas, Kreatif dan Produktif Bersama Internet Sehat” di Hotel Dafam, Sabtu (7/12/2019).

Program tersebut akan diwujudkan mulai tahun depan dengan sinergi bersama Kementerian Kominfo RI. Salah satu fasilitas utama dalam program rumah pintar tersebut adalah wifi gratis yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

"Kami akan terlebih dulu melakukan pendataan kebutuhan di masing-masing kecamatan, baru kemudian akan direalisasikan," ungkapnya usai seminar.

Dikatakannya juga, internet bagi masyarakat sudah menjadi menjadi kebutuhan pokok dan tuntutan di era digital yang terus berkembang. Cita-citanya adalah agar masyarakat di tingkat kelurahan/desa, jangan sampai kesulitan mengakses internet.

"Banyak informasi dan wawasan yang bisa diambil dari sana, sehingga kita jangan sampai menjadi penonton saja. Dengan fasilitas internet gratis itu, maka masyarakat akan lebih bebas dan mudah berselancar di internet," imbuhnya.

Meski begitu, Dede juga menyoroti maraknya konten/tindakan-tindakan negatif yang masih banyak di upload di internet. Mengenai hal tersebut, selain proteksi dari pemerintah dia juga berharap agar masyarakat bisa cerdas memilah informasi dan bijak dalam berinteraksi di dunia maya.

"Ada efek negatif di internet yang berisikan konten yang tidak mendidik dan adu domba, itu harus dibatasi termasuk oleh diri sendiri. Pemerintah juga sudah memiliki unit tersendiri untuk memprotect itu," tegasnya.

Sementara Plt. Kabag Pelayanan Informasi, Biro Humas Kemenkominfo RI, Helmi Fajar Andrianto menambahkan, selain upaya pemerintah, diharapkan peran serta masyarakat untuk aktif menangkal penyebaran berita hoax, isu negatif maupun ujaran kebencian.

Kemenkominfo maupun masyarakat juga telah membuka kanal untuk menampung pengaduan/pelaporan konten negatif seperti itu.

“Masyarakat diharapkan juga jangan mudah menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Prinsipnya seperti jurnalisme saja, lakukan cek dan ricek terhadap informasi yang diterima,” ajak Helmi Fajar.

Dia berharap, jangan sampai masyarakat justru menerima efek negatif yang lebih besar dari keberadaan internet daripada manfaatnya.

“Kami ingin mendorong masyarakat untuk memanfaatkan internet guna meningkatkan kualitas diri, ekonomi dan sosial di era digital ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam seminar juga disosialisasikan tentang redesain USO (Universal Service Obligation), yang juga akan dimulai tahun depan dan dilaksanakan selama 3 tahun mendatang.

Dengan karakteristik USO yaitu komprehensif, bottom up, cluster dan sinergis, redesign kali ini melibatkan empat stakeholder (Pemda, Kementerian/Lembaga terkait, operator telekomunikasi dan kelompok masyarakat), sehingga diharapkan lebih baik dari program sebelumnya. (Gombloh-Aan/Red)

Subscribe to receive free email updates: